Kwik Kian Gie: Boediono Titipan Asing

SEJUMLAH pengamat ekonomi, keukeuh menilai Boediono adalah menganut paham ekonomi neoliberalisme. Apa saja argumen yang mendasari klaim tersebut?Mantan Menneg PPN/ Kepala Bappenas zaman Megawati, Kwik Kian Gie, punya banyak catatan dalam rekam jejak Boediono sebagai pejabat publik. Sebagian besar langkahnya waktu itu adalah “menjual” sumber daya dan fasilitas publik kepada para investor. Kwik bahkan bersikukuh menuding Boediono titipan asing meski mengaku tidak bisa membuktikannya.

"Tanya pada Pak Boediono. Dia berpendapat atau tidak ketika jalan raya yang mulus bebas hambatan itu harus dikenakan tarif tol, diserahkan kepada investor swasta, domestik maupun internasional? Oleh karena itu, investornya bikin laba dan rakyat yang harus bayar tol," seru Kwik seusai diskusi bertajuk "JK-Win untuk Indonesia Adil dan Sejahtera: Ekonomi Kemandirian vs Ekonomi Neoliberal" di Jakarta, Jumat (22/5).

Padahal, menurut Kwik, di negara-negara besar di Amerika dan Eropa, seluruh fasilitas dan sumber daya publik dapat dinikmati rakyat secara gratis. Lalu apa lagi? Kwik kemudian menyebutkan beberapa pertanyaan yang patut dilontarkan kepada Boediono untuk membuktikan pria asal Blitar tersebut memiliki mazhab neoliberal.

"Betul atau tidak bahwa Boediono pro penjualan BBM (bahan bakar minyak) suatu waktu ketika Boediono menjabat sebagai Menteri Keuangan meski harganya tinggi? Betul atau tidak bahwa Boediono pro semua jalan bebas hambatan harus dikenakan biaya? Betul atau tidak bahwa Boediono menganggap barang-barang publik yang penting-penting menjadi ajang cari laba untuk investor asing," cecar Kwik.

Ekonom dari ECONIT, Hendri Saparini, memiliki pendapat serupa. Tiga pilar neoliberal, yaitu stabilitas makro, agenda liberalisasi, dan agenda privatisasi, yang dicetuskan dalam Washington Consensus, menjiwai tindakan-tindakan Boediono.Menurut Hendri, seorang penganut neoliberal tak akan meninggalkannya sedikit pun. Dalam pilar pertama, seorang neoliberal akan membuat kebijakan hanya demi stabilitas makro.

Hendri menilai pernyataan-pernyataan SBY menunjukkan ciri ini. Pilihan kebijakannya pun demikian. Mazhab ini mengharuskan pengambilan kebijakan pengurangan atau pemotongan subsidi.

"Tidak salah jika dalam pidato, SBY mengatakan akan menekan inflasi dan ukuran stabilitas makro. Itu hanya akan menguntungkan kelompok kapital," tutur Hendri. Belum lagi agenda liberalisasi dan privatisasi yang dilakukan oleh Boediono ketika menjabat sebagai Menkeu dalam masa pemerintahan Megawati dan Menko Ekuin dalam pemerintahan SBY. Misalnya, dalam penyusunan UU Migas.

Hendri menilai pemerintahan SBY juga marak melakukan privatisasi. Bahkan, saat ini 40 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah didata untuk diprivatisasi, antara lain PT Krakatau Steel dan PT Kereta Api Indonesia.(diolah kembali dari kompas.com dan detikfinance.com)