“2014 Bebas Perilaku BAB Sembarangan”: Semoga Tak Menjadi Lelucon

Jalan Rajawali, adalah satu jalan yang cukup besar dan penting di Kota Bandung. Sebelum ada tol Cipularang, jalan ini merupakan akses ke kota Bandung dari Jakarta. Tapi percaya tidak? Di selokan, atau bahasa kerennya drainase di satu segmen jalan ini, pejalan kaki bisa saja memergoki seseorang yang sedang nongkrong di dalamnya. Alih-alih si “penongkrong” yang malu, para pejalan kaki yang terpaksa memalingkan wajah ke arah lain. Dan ini bukan terjadi di zaman kuda gigit besi, tapi di 2000-an ini.

Dari pengamatan dan pengalaman penulis, pemandangan seperti ini tak hanya pernah terlihat di Jalan Rajawali yang masih termasuk pesisir Bandung, melainkan juga di kawasan-kawasan elit dan penting lainnya di kota ini, seperti misalnya di Jalan Cipaganti atau Jalan Siliwangi.

Bukan saja BAB yang mereka lakukan, melainkan mandi dengan air selokan tersebut yang pastinya bukan berasal dari mata air, melainkan antara lain dari air buangan rumah-rumah besar yang ada di sekitarnya. Mereka yang dimaksud pada tulisan ini tentunya adalah para tunawisma, atau yg lebih kita kenal juga dengan sebutan gelandangan. Para tunawisma ini bisa “berprofesi” pengemis, pengamen, atau tukang becak—yang pasti, mereka memang umumnya bukan warga asli Bandung.

Timbul pertanyaan, mengapa  mereka tidak menggunakan fasilitas toilet umum, misalnya di pom bensin? Keberadaan satpam yang tidak membiarkan para tunawisma ini menggunakan fasilitas tersebut (apalagi jika rutin), adalah salah satu alasannya. Alasan lainnya, bisa jadi karena mereka memang tidak memiliki pemahaman tentang pentingnya gaya hidup bersih untuk kesehatan, apalagi untuk memikirkan kesehatan orang lain.

Ada syarat untuk satu selokan (drainase) bisa digunakan sebagai tempat “MCK” oleh para tunawisma ini yakni berair cukup banyak, tidak perlu deras. Syarat pelengkapnya, kalau belum kepepet, kondisi selokannya harus agak dalam supaya bisa menyembunyikan wajah (bagaimana pun juga mereka ternyata masih punya malu). Kalau sudah memenuhi syarat seperti ini, tak peduli lokasinya di kawasan elit apalagi pinggiran, sudah pasti akan menjadi “destinasi” nyaman untuk para tunawisma ini melangsungkan kebutuhan biologisnya. Perlu dicatat mengenai pemilihan selokan yang berair dan bahwa mereka masih punya rasa malu, merupakan modal penting bahwa pada dasarnya mereka masih bisa diajak untuk berubah.

Jika di kota semacam Bandung saja masih begitu mudah ditemukan orang BAB sembarangan, entah bagaimana di gang-gang dan perkampungan-perkampungan kumuh di daerah-daerah. Seorang rekan yang pernah tinggal di Rangkasbitung, Banten, dengan entengnya menceritakan ihwal kebiasaan warga di sana BAB sembarangan, baik di saluran-saluran air maupun di kebun. Warga (laki-laki, perempuan, besar, kecil) misalnya hanya tinggal datang ke selokan/sungai berair dangkal, lalu jongkok deh. Mungkin mereka pikir bekas “sisa-sisa makanan” mereka itu akan hilang tertelan bumi.

Pemandangan semacam ini juga lazim terlihat di jalur jalan raya Rajamandala-Cianjur. Orang-orang tua sepertinya membiarkan anak-anaknya BAB di saluran-saluran air (irigasi) yang membentang di jalan raya kelas provinsi tersebut. Setidaknya begitulah yang terlihat saban melalui jalan tersebut, selalu saja ada anak kecil yang sedang “jongkok”.

Cerita Lama

Perihal BAB sembarangan di Indonesia, sebenarnya merupakan cerita lama. Ini pun kadang tidak terkait langsung dengan masalah kesejahteraan, melainkan kebiasaan dan ketiadaan pengetahuan saja. Kebiasaan ini bahkan masih bisa kita temukan sampai sekarang dimana warga desa jika ingin melakukan aktivitas mandi, mencuci, dan buang hajat, cukup pergi ke sungai-sungai, kolam, atau pancuran. Bahkan kalau untuk BAB saja, cukup pergi ke kebun. Tak ada itu pengetahuan mengenai septic tank.

Orang-orang Belanda pada masa mereka menjajah Indonesia, telah dibuat risi oleh kebiasaan ini. Mereka melihat sendiri bagaimana kaum pribumi jika ingin buang hajat, tinggal pergi ke sungai-sungai atau selokan-selokan kecil di sekitar permukimannya, atau juga di kebun. Jikapun ada kakusnya, namun tanpa septic tank.

Salah satu contoh reaksi atas kebiasaan jorok ini, di kota Solo bisa ditemukan bangunan untuk fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) yang dibuat pada tahun 1936. MCK umum tersebut didirikan dengan sponsor  KGPAA Mangkunegara VII, dengan diarsiteki seorang Belanda, untuk memberi contoh gaya hidup bersih kepada warga di sekitarnya yang terbiasa BAB sembarangan.

Bagaimana dengan Jakarta, ibukota negara ini? Kondisinya nyaris tak ada bedanya. Tak perlu susah-susah mencari contoh. Jika Bandung memiliki sungai Cikapundung sebagai septic tank raksasa, maka Jakarta punya kali Ciliwung. Berkenaan dengan pernyataan pemerintah yang menargetkan “Indonesia bebas perilaku BAB Sembarangan 2014”, Ciliwung dapat menjadi monumen keberhasilan atau malah kegagalan bagi tekad pemerintah tersebut.

Seperti dilansir voaindonesia.com pada 10 September 2012 (indonesia-targetkan-bebas-perilaku-buang-air-besar-sembarangan), Pemerintah Indonesia menargetkan tidak akan ada lagi penduduk Indonesia yang buang air besar sembarangan pada 2014. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan, 109 juta orang di Indonesia diperkirakan belum mendapatkan akses kepada fasilitas sanitasi yang layak dan air bersih, dan 40 juta orang di antaranya masih buang air besar sembarangan.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, tidak adanya akses tersebut antara lain karena rendahnya tingkat pengetahuan dan karena tingkat ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk membangun fasilitas sanitasi. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, dengan bekerjasama dengan Bappenas, saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan “percepatan pembangunan sanitasi permukiman” (PPSP), yakni antara lain dengan membangun jamban-jamban di permukiman penduduk.

Akan tetapi, seiring kesejahteraan masyarakat yang tidak juga menampakkan perbaikan (bahkan ada kecenderungan memburuk jika melihat harga-harga kebutuhan hidup yang terus merayap naik semantara daya beli tetap, bahkan menurun), rasa-rasanya  target 2014 bebas perilaku BAB sembarangan ini hanya akan menjadi pernyataan politis belaka. Logikanya, seperti juga disiratkan Nafsiah Mboi sendiri, kesejahteraan akan berbanding sejajar dengan perilaku peduli lingkungan, seiring juga dengan terjadinya pemerataan pengetahuan mengenai pentingnya gaya hidup bersih.

Jika upaya ini tidak diselaraskan dengan perbaikan kesejahteraan dan pemerataan pengetahuan, akhirnya target tersebut lebih tampak seperti upaya kejar setoran pencitraan dari para pejabat saja supaya dianggap ada kerjanya, dan bahwa komitmen Indonesia terhadap target MDG’s—yang merupakan janji kepada dunia internasional—seolah-olah telah dilaksanakan. Terlebih karena target MDG’s (Millenium Development Goals) memang jelas tanggalnya.

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah pemerintah menargetkan Indonesia bebas perilaku BAB sembarangan pada 2014 ini hanya dengan melihat dari  jumlah jamban yang berhasil dibangun? Tanpa menargetkan pada perubahan mental/perilaku warga? Padahal sudah bukan cerita asing lagi di negeri ini bahwa jamban-jamban yang sudah ada saja kadang kondisinya tidak terawat dan jorok. Kadang bahkan tidak ada airnya. Sementara itu, mengubah kebiasaan juga bukan hal yang akan mudah dicapai dalam hitungan dua, tiga, atau bahkan lima tahun,  apalagi waktu yang tersisa untuk mencapai target itu tak lebih dari dua tahun lagi.

Meneladani Sriyatun Djupri

Kisah Sriyatun Djupri seharusnya bisa dijadikan acuan oleh pemerintah jika mereka sungguh-sungguh ingin menjadikan Indonesia bebas perilaku BAB sembarangan, tak perlulah pakai target-targetan segala. Sriyatun, yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa, butuh waktu dari 1973 hingga 1986 untuk mengubah kebiasaan jorok warga di sekitar tempatnya tinggal di kelurahan Jambangan, Surabaya, yang terbiasa buang sampah dan BAB langsung ke Kali Surabaya. Ya, Sriyatun butuh waktu 13 tahun untuk mengubah kebiasaan buruk warga, yang  lingkupnya hanya kelurahan, bukan kota apalagi negara.

Apa yang dilakukan wanita asal Trenggalek ini sederhana saja, yakni terus-menerus melakukan penyuluhan tentang hidup sehat dan bersih ke warga sekitar. Yang menjadi tidak sederhana bagi kebanyakan orang adalah kesabaran, ketulusan, dan keikhlasannya bekerja hingga terjadinya perubahan perilaku tersebut (atas kepeduliannya yang tinggi kepada lingkungan, Sriyatun  diganjar penghargaan Kalpataru, kategori perintis lingkungan).

Nah, untuk para pejabat Depkes yang berkantor di Jakarta dan sedang dikejar-kejar tenggat oleh program MDG’s, Jakarta dengan Ciliwung-nya akan menjadi contoh sempurna untuk mengukur, apakah target 2014 bebas perilaku BAB sembarangan bisa tercapai atau tidak.

Seandainya pemerintah hanya sebatas retorika dan sekadar target-targetan fisik saja dalam mengupayakan Indonesia “bebas perilaku BAB sembarangan pada 2014” tersebut,  sungguh sayang jika pernyataan itu mudah disangsikan seperti biasanya. Jangan sampai alih-alih ingin menciptakan lingkungan yang lebih baik dengan kehidupan warganya yang lebih beradab, target ini malah akan jadi lelucon: “Indonesia 2014 bebas BAB sembarangan, di mana pun dan kapan pun juga". Kendati begitu, bukan berarti kita harus apriori terhadap segala upaya yang dilakukan pemerintah, bagaimanapun sangsinya kita. Daripada sama sekali tidak ada usaha, bukan? ***

sumber foto ilustrasi: 
http://www.shnews.co/foto_berita/95buangairsembarangan.jpg